Presiden Pakistan sudah men-sah-kan Naskah Perkawintan Agama Hindu, sehingga menjadi peraturan hukum.

Presiden Pakistan Mamoon Hussain mempromulugasikan naskah undang-undang Perkawinan Hindu sehingga menjadi suatu peraturan hukum.  Akte tersebut  akan melindungi hak-hak perkawinan dan keluarga  orang-orang Hindu.  Legislasi ini akan melarang perkawinan anak-anak berusia kecil dan menetapkan 18 tahun sebagai usia minimal untuk kawin disamping melindungi adat-istiadat dan ritual-ritual tradisi masyarakat Hindu.  Ini juga meningintrodusir konsep perceraian melalui pengadilan.  Legitimasi anak yang lahir dari perkawinan Hindu yang tidak sah juga dilindungi di bawah peraturan hokum ini.  Sebelumnya bulan ini, Majelis Nasional Negara itu sudah mensahkan suatu naskah undang-undang perkawinan  Hindu 2016, setelah diadakannya beberapa amendemen oleh Senat.  Peraturan hokum ini akan berlaku di propinsi-propinsi Balochistan, Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa.  Propinsi Sindh telah mengintrodusir versinya sendiri dari peraturan hokum perkawinan Hindu sebelumnya.