“Isu-Isu Di Depan Parlemen”

Oleh : Anita Das / Ashok Handoo

Sidang Musim muson dari Parlemen India akan dimulai  hari Senin, mungkin sekali akan menjadi panas karena partai-partai oposisi berusaha untuk menghubungkan serangan terror terakhir terhadap Amarnath Yatra dengan situasi keamanan di Kashmir. Pemerintah pada pihaknya mengatakan bahwa rasa kemarahan oleh rakyat Kashmir terhadap Amarnath Yatra membenarkan bahwa ‘Ciri-khas orang-orang Kashmir’ masih ada di Kashmir.  Pihak oposisi mungkin sekali akan mengajukan soal kaum petani khususnya di negara bagian, Madhya Pradesh. Kaum petani menuntut harga setepatnya  untuk produk-produknya dengan mengimplimentasikan laporan Komite Swaminathan yang merekomendasikan biaya input plus 50% sebagai harga dukungan minimum (MSP) untuk produk-produk pertanian. Kesengsaraan kaum petani adalah suatu hal prihatin bagi baik pemerintah maupun partai-partai oposisi. Ini adalah dalam latar belakang beberapa pemerintah negara bagian yang sudah mengumumkan dihapuskannya pinjaman pertanian sehingga diadakan tuntutan  untuk menghapuskan pinjaman pertanian. Bagaimanapun juga, itu harus dijadikan jelas bahwa penghapusan pinjaman hanya adalah suatu langkah temporer dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat petani  harus diperhatikan mengingat baiknya atau buruknya hasil panen.

Pihak oposisi mungkin sekali akan juga mengajukan  isu diluncurkannya Pajak Barang-Barang dan Layanan (GST) dan menuduh pemerintah atas bertindak secara terburu-buru dalam implimentasinya. Pemerintah beropini bahwa implimentasi pajak GST dengan segera adalah demi kepentingan nasional  dan peluncuran pajak GST diadakan setelah dipertimbangkan semua aspek.

Pemilihan untuk Jabatan Presiden India akan diadakan pada tanggal 17 bulan ini, sidang ini sedikit dimajukan untuk menjamin bahwa semua Anggota Parlemen berada di Delhi  untuk memberi suara. Bagaimanapun juga,  mereka akan mempunyai pilihan memberi suara di ibu kota  negara-negara bagian juga. Ketika Persekutuan Demokratik Nasional (NDA) mencalonkan Ram Nath Kovind, yaitu mantan Guburnur negara bagian, untuk jabatan ini, pihak oposisi mencalonkan Ny. Meira Kumar, yaitu mantan Ketua Lok Sabha.  Presiden Pranab Mukherjee yang akan mengakhiri masa jabatannya, akan diberikan jamuan perpisahan  oleh para aggota Parlemen pada tanggal 23 Juli.  Pada waktu itu, penggantinya akan diangkat.  Ketua Majelis Rendah, Sumitra Mahajan akan memberi pidato perpisahan dan memeberi sebuah momento dan sebuah buku yang ditanda-tangani oleh semua anggota Parlemen kepada Presiden.

Pemilihan untuk Jabatan Wakil Presiden India menurut jadwal waktu akan diadakan pada tanggal 5 Agustus untuk yang mana persekutuan oposisi menamakan Gopalkrishan Gandhi, yaitu cucu lelaki dari Mahatma Gandhi, sebagai calon. Ini mempertunjukkan rasa persatuan dari pihak oposisi pada waktu ketika partai Janata Dal (united) dan partai Rashtriya Janata Dal (RJD) terjebak dalam situasi yang aneh menyusul pendaftaran laporan FIR di kantor polisi terhadap Deputi Ketua Menteri negara bagian Bihar.  Pihak oposisi telah meningkatkan tekanan pada pada isu tersebut di negara bagian Bihar .

Dari pihak pemerintah, sejumlah bisnis legislatif dijadwalkan untuk dibahas dan disahkannya.  Kementerian Keuangan mungkin sekali akan mengintrodusir sejumlah naskah undang-undang.  Pada top adanya naskah undng-undang Pengendalian Bank (Amendmen) yang akan menggantikan ordonansi yang dikeluarkan di bulan Mei tahun lalu. Pemerintah, melalui ordonansi ini, memberi otoriti kepada Bank Sentral untuk mengeluarkan instruksi kepada bank-bank agar memulai proses penyelesaian kebankrutan dalam kasus kelalaian pinjaman.  Ini akan memperhatikan pada harta aset-aset yang tidak membawa keuntungan atau pinjaman buruk dari bank-bank sektor milik negara yang meningkat melebihi  80 juta rupee.  Penghapusan Akte (Bank berafiliasi ) dari State Bank Of India tahun 1959 juga diajukan setelah diambilnya keputusan untuk menggabungkan bank-bank berafiliasi dengan State Bank Of India. Suatu naskah undang-undang mengusulkan memberdayai pemerintah pusat  untuk meningkatkan kapital dari Bank Nasional untuk Pertanian dan Perkembangan Pedesaan, NABARD, dari 50 ribu juta rupee yang menjadi 300 ribu juta rupee juga mungkin sekali akan diproses. Suatu naskah undang-undang untuk menningkatkan dengan dua kali lipat, batas uang bebas dari pajak sampai 20 juta rupee dapat juga diajukan untuk disahkannya.  Disamping itu, suatu naskah undang-undang berhubungan dengan perluasan infrastruktur pendidikan di negara ini juga diajukan.

Menteri Urusan Dalam Negeri, Rajnath Singh dan Menteri Urusan Luar Negeri, Ny. Sushma Swaraj, dalam pertemuan semua partai , memberitahukan kepada pemimpin-pemimpin dari sejumlah partai politik tentang sitiasi keamanan di negara ini dan juga percekcokan di sektor Doklam di negara bagian Sikkim pada perbatasan India-Cina.    xxxx