Perdana Menteri menyerukan pada negara-negara bagian agar mengambil  tindakan ketat terhadap orang-orang pengawas  sapi yang terlibat dalam kekerasan

 

Perdana Menteri Narendra Modi pada hari Minggu  mengatakan tindakan ketat harus diambil terhadap orang-orang yang terlibat dalam kekerasan atas nama melindungi sapi.  Menurut Menteri urusan Parlementer, Ananth Kumar, Perdana Menteri mengatakan bahwa pemerintah negara-negara bagian  harus mengambil tindakan ketat terhadap orang-orang seperti itu.  Perdana Menteri mengatakan, sudah ada peraturan-peraturan  untuk melindungi sapi, akan tetapi melanggar peraturan hukum tidak dapat diterima baik.  Modi mengatakan, diadakan usaha untuk menjadikan isu tersebut sebagai isu politik dan komunal, yang tidak akan baik bagi negara.  Modi juga menyerukan pada semua partai politik  agar bersatu padu untuk berjuang terhadap korupsi.  Dia berterima kasih pada mereka atas  bekerja-sama dalam mengimplementasikan  pajak Barang-Barang dan Layanan di seluruh negara.  Modi menyerukan pada semua partai politik agar membantu pemerintah dalam menjamin bahwa sidang musim  dari parlemen agar berjalan secara produktif.

Menteri urusan parlementer memberitahukan kepada media setelah diadakan pertemuan semua partai yang dipanggiloleh pemerintah sebelum dimulai sidang parlemen hari ini.  Pertemuan i i dipanggil  untuk mendapatkan dukungan dari pihak oposisi  supaya berjalannya secara lancar sidang di kedua Majelis Parlemen.

Para Menteri Pemerintah Pusat, Ananth Kumar, Rajnath Singh dan Arun Jaitley adalah diantara mereka yang menghadiri pertemuan tersebut dari pihak pemerintah.

Pemimpin partai Kongres , Ghulam Nabi Azad,  Sekretaris nasional dari partai Komunis India, D.Raja dan Mulayam Singh Yadav dari partai Samajwadi dan pemimpin-pemimpin lainnya dari pihak oposisi juga hadir di dalam pertemuan tersebut.  Partai Trinamool Kongres tidak menghadiri pertemuan itu.

Sebelumnya ketika berbicara dengan media, pemimpin partai Kongres, Ghulam Nabi Azad mengatakan partainya menuntut pembahasan pada soal Kashmir dan percekcokan yang terjadi terus dengan Cina  pada soal Doklam, di parlemen.  Azad menuduh bahwa kegagalan pemerintah di negara bagian Jammu dan Kshmir tidak membuka sesuatu ruang pembicaraan, yang  menimbulkan krisis  politik.

Sitaram Yechuri dari partai Komunis India Marksis  mengatakan pemerintah  harus mengajukan naskah undang kecandangan wanita selama sidang ini.  Dia mengatakan, partainya juga ingin  agar diadakan pembahasan  tentang soal-soal internal maupun eksternal, termasuk soal vigilantisme sapi, persoalan makanan dan soal Kashmir.  Echury mengatakan, dua nskah undang-undang terpisah berhubungan dengan hak privasi  bagi rakyat umum dan hak menual pada harga  MSP(harga dukungan minimal)  bagi  kaum petani  haruslah diajukan di parlemen.  Dia mengatakan pemerintah membuat daftar untuk 16  buah naskah undang-undang untuk sidang ini.