Mahkamah Agung mendesak Pemerintah Pusat agar mempercepatkan kasus-kasus terhadap para anggota  Parlemen dan Dewan-Dewan Legislatif Negara bagian di pengadilan

Mahkamah Agung mendesak pemerintah agar  mempertimbangkan  membuat legislasi untuk mendirikan pengadilan-pengadilan fast-track  untuk mempercepatkan  kasus-kasus pidana terhadap orang-orang anggota Parlemen dan Dewan Legislatif Negara-Negara Bagian.  Suatu panel Hakim terdiri atas Hakim J Chelameswar dan S Abdul Nazeer mengatakan, Parlemen  sanggup membuat legislasi  dan membangun infrastruktur  seperlunya untuk membentuk pengadilan-pengadilan seperti itu, untuk  menyimpulkan  kasus-kasus terhadap   mereka yang sendiri bertanggung jawab atas membuat  peraturan hukum.

Tanggapan  pengadilan diadakan pada petisi yang diajukan oleh suatu organisasi Non-Pemerintah yang menuntut  agar diciptakan suatu mekanisme  tetap untuk mengadakan pengusutan tentang  para calon  yang harta bendanya bertumbuh  secara tidak sesuai dengan pendapatannya selama periode masa jabatannya sebagai anggota Dewan Legislatif Negara Bagian atau Parlemen.

Jaksa Agung K K Venugopal setuju bahwa pengdilan fast-track merupakan kebutuhan  pada saat sekarang ini dan mengatakan bahwa beberapa pengadilan seperti itu sudah mengadakan pekerjaan yang sangalah baik di masa lampau.

Badan Sentral Pajak Langsung, pada hari Senin,  mengatakan kepada pengadilan tertinggi itu bahwa terjadi peningkatan cukup besar pada harta kekayaan  dari tujuh anggota  Majelis Lok Sabha dari Parlemen  dan 98 anggota Dewan legislatif di seluruh negara dan  sudah terlihat ada peselihian dengan pendapatannya.

Pengadilan mengatakan bahwa fihaknya sudah melihat  beberapa nama  orang-orang politisi ini dan akan memeriksa isu tersebut.