Mahkamah Agung  menentukan tanggal 8 Februari sebagai tanggal untuk mulai mendengar berbagai petisi peninjauan yang menantang keputusan Pengadilan Tinggi Hyderabad dalam kasus persengketaan titel  tanah Ram Janmbhoomi dan Masjid Babri

Mahkamah Agung  menentukan tanggal 8 Februari sebagai tanggal untuk mulai mendengar berbagai petisi peninjauan yang menantang keputusan Pengadilan Tinggi Hyderabad dalam kasus persengketaan titel  tanah Ram Janmbhoomi dan Masjid Babri. Suatu panel hakim terdiri atas Ketua Hakim Dipak Misra  dan Hakim Ashok Bhushan dan S A Najeeb juga mendesak para pengacara  dari petisi-petisi penijauan tersebut agar menjamin bahwa semua dokumen yang diperlukan sudah diterjemah, diajukan dan diberi nomor halaman secara teratur di bagian  pendaftaran  dari pengadilan agung tersebut.

Jumlahnya 13 petisi peninjauan diajukan untuk pendengaran terhadap keputusan tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Allahabad dalam empat kasus perdata.  Pengadilan Tinggi  pada waktu mengeluarkan keputusan  dengan membagikan ke dalam tiga bagian area seluas 2,77 acre tanah yang dipersengketaan di kota Ayodhya diantara tiga pihak yaitu Badan Wakf Sunni, Nirmohi Akhara dan Batara Ram Lalla.

Sementara itu, pemerintah pusat mendesak pemerintah negara-negara bagian dan Wilayah-Wilayah Uni  agar mengambil langkah-langkah  untuk memelihar keadaan harmoni komunal sebelum   hari ulang tahun penghancuran struktur yang dipersengketakan di Ayodhjya pada hari ini.  Di dalam suatu komunikasi, Kementerian Dalam Negeri mengatakan kepada mereka bahwa pasukan-pasukan secukupnya agar  ditempatkan di tempat-tempat sensitif  dan memelihara kewaspadaan ekstra supaya sesuatu usaha untuk mengganggu perdamaian dapat digagalkan.