Pemerintah Kerala mengajukan petisi peninjauan  di Mahkamah Agung terhadap penilaian tentang Akte SC & ST (Pencegahan Atrositi)

Pemerintah Kerala telah mengajukan petisi peninjauan di Mahkamah Agung terhadap putusannya pada 20 Maret tentang Kasta Terdaftar dan Undang-Undang Suku Terjadwal (Pencegahan Kekejaman), yang diduga melemahkan undang-undang tersebut.

Pemerintah negara bagian mengajukan petisi yang menyoroti bahwa pasca-keputusan, rasa tidak aman telah meningkat di antara populasi SC / ST.

Pengadilan puncak, pada 20 Maret, memperkenalkan ketentuan jaminan antisipatif dalam tindakan sambil mengarahkan bahwa tidak akan ada penangkapan segera atas setiap pengaduan yang diajukan berdasarkan undang-undang.

Pusat telah mengajukan petisi tinjauan di Mahkamah Agung atas putusannya dalam masalah tersebut.

Keputusan itu menyebabkan keributan di antara orang-orang SC / ST yang menuduh bahwa UU tersebut telah dilemahkan.