05.09.2019

Oleh-K K DAS / Padam Singh: Media cetak India menyambut pernyataan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan bahwa Pakistan tidak akan pernah memulai konflik militer sebagai isyarat yang menjanjikan dan pro-perdamaian. Surat-surat kabar  juga berkomentar bahwa India menggunakan semua saluran yang tersedia dengan Pakistan untuk menegosiasikan penangguhan hukuman untuk Jadhav. Surat kabar juga berpendapat bahwa ini adalah minggu yang paling penting dalam sejarah politik Inggris.

Harian THE TIMES OF INDIA dalam tajuk rencananya menulis meniadakan doktrin nuklir Pakistan yang ada, Perdana Menteri Imran Khan telah menyatakan bahwa Islamabad tidak akan pernah menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Jika itu terdengar seperti pernyataan selamat datang, yang juga sesuai dengan kebijakan India no first use, harapan itu dihilangkan dalam hitungan jam, ketika kantor luar negeri Pakistan mengklarifikasi tidak ada perubahan dalam kebijakan nuklir Pakistan. Karena itu, seseorang beranggapan bahwa pernyataan Khan dibuat demi optik – karena kesempatan itu adalah konvensi Sikh internasional pertama di Lahore. Namun demikian, menyatakan tidak ada penggunaan pertama pasti akan jauh menuju revisi reputasi internasional Pakistan yang buruk – yang juga merupakan pengakhiran dari soal  “Kashmir” yang menyebabkannya menjadi juara – menjadi lebih baik. Sampai sekarang, kartu nuklir dipakai secara lebih mudah oleh Khan seperti halnya dengan semua lembaga Pakistan. Memang, dalam sebuah tajuk rencannya yang diterbitkan oleh New York Times, Khan berpendapat bahwa konflik nuklir di Asia Selatan akan memiliki konsekuensi bagi seluruh dunia, jika tidak diberi perhatian pada narasi Pakistan tentang Kashmir. Oleh karena India tidak akan menggunakan senjata nuklir secara terlebih dahulu, bencana nuklir sebagaimana yang dibayangkan oleh Khan mungkin ditimbulkan oleh Pakistan sendiri.

Harian THE HINDU dalam tajuk rencananya mengatakan lebih dari tiga setengah tahun setelah Pakistan mengumumkan telah menangkap Kulbhushan Jadhav dengan tuduhan espionase dan terorisme, India akhirnya mendapatkan akses konsuler kepadanya pada hari Senin. Jalan untuk menerima akses, yang seharusnya secara teknis disediakan segera setelah penangkapan, harus diperjuangkan dengan sengit oleh India. Meskipun menjadi penandatangan Konvensi Wina 1963, yang mengamanatkan bahwa warga negara asing yang ditangkap diizinkan untuk bertemu petugas konsuler, Pakistan menolak akses sampai diperintahkan oleh Mahkamah Internasional di  Den Haag pada tanggal 17 Juli tahun ini sebagai tanggapan terhadap petisi India. Bahkan setelah India memenangkan kasus untuk akses konsuler, Pakistan membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk merespons, menawarkan untuk memungkinkan pertemuan hanya di hadapan kamera video, dan pejabat Pakistan. India pada awalnya menolak hal ini, dan tidak jelas mengapa pemerintah akhirnya menerima persyaratan yang sama, dan menominasikan para petugas dakwaannya untuk menemui Jadhav meskipun pembicaraan itu direkam, dan para pejabat Pakistan hadir. Menurut para pejabat yang bertemu dengannya, respons Jadhav selama pertemuan tampaknya diajari dan dipaksa, mirip dengan pernyataan “pengakuannya” yang dirilis oleh Pakistan selama persidangannya di pengadilan militer. Kementerian Luar Negeri menyimpulkan bahwa ia berada di bawah “tekanan ekstrem untuk membeo narasi yang salah”. Akibatnya, akses konsuler Pakistan tampaknya sama sekali tidak benar dengan persidangan itu sendiri, yang diadakan dalam kerahasiaan total.

Harian HINDUSTAN TIMES dalam tajuk rencananya bahwa  oleh karena kaudaulata parlementer merupakan salah satu prinsip dasar  dari konstitusi Inggris, keputusan pemerintah Boris Johnson untuk memprioritaskan parlemen lebih awal daripada yang dijadwalkan dengan latar belakang Brexit yang sangat memecah belah telah dimengerti menyebabkan banyak orang untuk meraih superlatif. ‘Kemarahan konstitusional’, ‘penghinaan’ dan ‘penyerangan’ adalah amal yang dipakai oleh beberapa anggota parlemen dari partai yang dipmin oleh  Perdana Menteri dan saingannya untuk menggambarkannya. Ini adalah minggu yang krusial dan waktu tidak pernah lebih dari esensi, karena batas waktu Brexit pada tanggal 31 Oktober hampir delapan minggu lagi. Diangkat sebagai ‘ibu dari semua parlemen’, banyak ibu kota menyaksikan bagaimana Westminster berurusan dengan tindakan yang benar secara politis tetapi bijaksana. Bukannya tidak ada peringatan tentang kabar buruk yang akan datang ketika Johnson memasuki Downing Street pada bulan Juli, mengingat masa lalunya yang penuh warna, secara politis dan sebaliknya. Seperti temannya di seberang kolam dan di tempat lain, Tuan Johnson juga melambangkan kebangkitan kekuatan nasionalis dan implikasinya di berbagai bidang kehidupan, demikian disimpulkan oleh surat kabar ini.