“Laut Cina Selatan: Tempat Cetusan Potensi Baru”

Oleh-K.K.DAS/  DR. Baladas Ghoshal :  Telah dituduhkan bahwa Cina telah melewati garis merah di Laut Cina Selatan dan melanggar hukum internasional dengan melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (EEZ) Vietnam. Tuduhannya adalah bahwa kapal survei China mencapai hampir 60 mil laut, titik terdekat ke pantai Vietnam. Dengan demikian, menimbulkan keadaan konfrontasi dan mengancam keamanan ekonomi Vietnam, sebuah negara yang menderita asimetri besar dengan Cina.

Kapal Tiongkok selanjutnya dituduh terus melakukan survei terhadap Zona Eksklusif Ekonomi  Vietnam di bawah pengawalan dari setidaknya empat buah kapal dan di jarak sekitar 102 kilometer sebelah tenggara dari Pulau Phu Quy dari Vietnam dan 185 kilometer dari pantai kota Phan Thiet di  Vietnam selatan, demikian menurut laporan.

Zona Eksklusif Ekonomi suatu negara biasanya meluas hingga 200 mil laut dari garis pantainya,  yaitu 370 km atau 230 mil, memberikan hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah itu, menurut konvensi internasional. Negara-negara yang memiliki kedamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan harus mendesak Tiongkok untuk menarik kapal survei dan kapal lainnya dengan segera.

Kehadiran kapal yang begitu dekat dengan garis pantai Vietnam merupakan indikasi Beijing menaikkan taruhan untuk meregangkan kapasitas maritim Hanoi. Ini juga dapat menghambat eksplorasi minyak dan gas Vietnam yang sedang dilakukan dalam kemitraan dengan perusahaan minyak Rusia ‘Rosneft’.  Meskipun demikian, Vietnam dan Cina telah bertahun-tahun terlibat dalam perselisihan mengenai perairan yang berpotensi kaya energi dan jalur pelayaran yang sibuk di Laut Cina Selatan; Perambahan Beijing ke Zona Eksklusif Ekonom Vietnam telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan khususnya dalam beberapa bulan terakhir. Ini mungkin bisa memenuhi impian Presiden Xi Jinping tentang hegemoni Tiongkok di wilayah tersebut dan bertepatan dengan perayaan 70 tahun berdirinya Republik Komunis. Tiongkok secara sepihak mendeklarasikan “garis sembilan garis” menandai bentangan luas Laut Cina Selatan berbentuk U, yang diklaim Beijing, termasuk petak besar landas kontinen Vietnam, pada yang mana Hanoi telah memberikan konsesi eksplorasi minyak kepaa Rusia dan India.

Banyak upaya telah dilakukan di masa lalu untuk menahan perilaku China dengan menciptakan mekanisme dan pengaturan kelembagaan dan terus berlanjut. Namun, upaya tersebut belum berhasil sejauh ini. Tanggung jawabnya, oleh karena itu, bisa berada pada Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan mengembangkan mekanisme untuk mengelola konflik di Laut Cina Selatan. 

Pada bulan Juni 2019, ketika para menteri luar negeri ASEAN mengadakan pertemuan, pernyataan dari Ketuanya menyatakan asa prihatin tentang kegiatan Beijing di Laut Cina Selatan. Dalam KTT mendatang yang akan diadakan di Bangkok, sangat penting bahwa organisasi menunjukkan persatuan yang lebih besar dan mendesak China untuk menahan diri dari kegiatan apa pun di Laut Cina Selatan yang dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Negara tuan rumah dan Ketua, Thailand harus menyebutkan Laut Cina Selatan dalam deklarasi KTT ASEAN 35 atau KTT Asia Timur 14. Soal Sentralitas ASEAN dapat dipastikan jika hanya itu dapat berhasil membuat Cina menerima baik Kode Etika yang mengikat secara hukum dan tidak dapat dinegosiasikan, singkatnya CoC.

Posisi India tentang masalah Laut Cina Selatan didasarkan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). India percaya bahwa meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan dapat menyebabkan gangguan dalam perdagangan maritim internasional. Laut Cina Selatan adalah jalur air vital yang dilalui perdagangan senilai 5 triliun dollar AS setiap tahun. Selat Malaka, titik tercekik yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan, menangani volume minyak lima kali lipat dari Terusan Suez.

Ikatan strategis India dengan negara-negara di kawasan ini, terutama dengan Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Filipina telah menjadi lebih kuat di bawah Kebijakan ‘Act East’ yang dijalankan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Oleh karena itu,  dapat diharapkan selama KTT Asia Timur, bahwa kepemimpinan puncak negara-negara Asia Timur serta para pemimpin ASEAN akan secara serius membahas masalah Laut Cina Selatan. India akan menegaskan kembali posisinya tentang kebebasan navigasi, orde maritim berbasis aturan huum dan penyelesaian perselisihan melalui cara-cara  damai. Sekian.