22-05-2020 : Nepal Menimbulkan Percekcokan Pada soal Kalapani

22-05-2020

 

KOMENTAR

Nepal Menimbulkan Percekcokan Pada soal Kalapani

 

Oleh- Anita Das  / Rattan Saldi : Nepal pernah menunjukkan pertikaian pada sengketa daerah Kalapani di tiga-persimpangan India, Nepal dan Cina di distrik Pithoragarh di negara bagian Uttarakhand di India dan distrik Dharchula di wilayah paling barat Nepal. Peta politik dan administratif baru negara Himalaya yang dikeluarkan pada 20 Mei oleh pemerintah Komunis Nepal telah menimbulkan kontroversi terbaru. Peta baru yang disetujui dua hari sebelumnya oleh kabinet Perdana Menteri K. P. Sharma Oli menunjukkan daerah daerah Kalapani, Limpiyadhura dan Lipulekh sebagai wilayah Nepal. Namun, area-area ini adalah bagian dari wilayah India yang berdaulat dalam peta yang dikeluarkan pada 2 November 2019 oleh New Delhi setelah penyusunan kembali  Jammu dan Kashmir dan Ladakh yang menjadi wilayah-wilayah Uni.

Baik India maupun Nepal, adalah tetangga dekat yang ramah yang memiliki ikatan sosial, budaya dan ekonomi yang kuat. Kontroversi klaim Nepal tentang sepotong tanah kecil tapi strategis di dekat Kali Sungai yang berasal dari daerah Kalapani di wilayah Himalaya telah meningkatkan ketegangan. Asalnya terletak pada Perjanjian Sagauli tahun 1816. Menurut Pasal 5 Perjanjian Sagauli ditandatangani antara Kerajaan Nepal dan British East India Company pada tanggal 2 Desember 1815, yang mulai berlaku pada bulan Maret 1816, semua wilayah di sebelah barat Sungai Kali terbentuk bagian dari India dan di sisi Timur ini tetap dengan Nepal. Karena itu, Sungai Kali menjadi perbatasan antara India dan Nepal di dekat persimpangan India-Nepal-Cina. Selanjutnya, Perjanjian Mahakali ditandatangani antara India dan Nepal pada 12 Februari 1996 untuk membangun bendungan Tanakpur Barrage dan  projek tenaga listrik hidro Pancheshwar Hydel Power Project dengan  mengakui dalam pembukaannya bahwa ‘Sungai Mahakali adalah sungai batas pada bentangan besar antara kedua negara.’ Perjanjian itu diratifikasi oleh dua pertiga mayoritas dengan dukungan Komunis ketika Kongres Nepal berkuasa di Nepal.

Tidak ada daerah yang disengketakan dalam kepemilikan India. Negara bagian dan pemerintah pusat India memungut pajak pendapatan tanah dan pajak lainnya dan perbatasan di sepanjang persimpangan itu dijaga oleh pasukan keamanan India. Nepal mengajukan keberatan atas peta yang dikeluarkan oleh India pada November 2019. India secara resmi mengklarifikasi bahwa ‘peta tersebut secara akurat menggambarkan wilayah kedaulatan India. Peta baru itu sama sekali tidak merevisi batas India dengan Nepal. ‘Namun, sebuah resolusi diadopsi di Parlemen Nepal untuk menyelesaikan masalah dengan India secara diplomatis dan damai. Kedua negara telah sepakat untuk mengadakan pembicaraan tingkat Menteri Luar Negeri tetapi ini tidak dapat terwujud.

Menteri Pertahanan India Raj Nath Singh meresmikan jalan sepanjang 80 kilometer yang dibangun oleh India yang menghubungkan Lipulekh dengan kota Dharchula di distrik Pithoragarh di Uttarakhand pada tanggal 8 bulan ini. Jalan itu dibangun untuk memudahkan arus perdagangan dan ziarah ke Kailash-Mansarovar di Daerah Otonomi Tibet. Ini memicu protes oleh anggota parlemen Nepal baik dari pihak oposisi dan partai yang berkuasa dan masyarakat umum. Nepal juga mengangkat masalah ini di tingkat diplomatik dengan New Delhi. India menyatakan kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan atas masalah ini begitu pandemi Covid-19 berakhir. Kedua negara telah dilanda pandemi. India, pada kenyataannya, mengirim bantuan, persediaan medis dan tim medis ke Nepal, ketika wabah korona dilaporkan di negara itu.

Yang mengejutkan, Perdana Menteri K P Sharma ‘Oli’ mengatakan di Parlemen Nepal bahwa Limpiyadhura, Kalapani dan Lipulekh adalah bagian dari Nepal dan mereka akan mendapatkannya kembali dalam cara cara apa pun. Dia mengungkapkan bahwa pemerintahnya berhubungan dengan China terkait masalah ini.

India telah membantah tuduhan Nepal dan dengan tegas mengatakan bahwa peta Nepal tidak didasarkan pada fakta dan bukti sejarah. Pembesaran klaim teritorial artifisial seperti itu tidak dapat diterima baik di New Delhi.

Oli juga menyalahkan India atas penyebaran Covid-19 di Nepal yang mengatakan bahwa virus itu lebih parah pada orang yang kembali dari India daripada Cina atau Italia. Pernyataan ini tidak pantas dan tidak berdasar. Namun, kata-kata Perdana Menteri Nepal tidak dapat diabaikan begitu saja oleh India karena menyiratkan kecenderungannya terhadap Cina. Juga, ini dimaksudkan untuk meningkatkan retorika ultra-nasionalistis di Nepal. Bisa juga untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman internal di dalam Partai Komunis Nepal sendiri. India harus tetap waspada.

Namun, karena kedua negara memiliki hubungan persahabatan selama berabad-abad, mereka harus berusaha menyelesaikan masalah ini secara damai pada permulaannya saja. Sekian.