13-03-2021 : India Siap Mencapai Kemandirian Di Bidang Pertahanan

13-03-2021

URAIAN

 

 

India Siap Mencapai Kemandirian Di Bidang Pertahanan

 

Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan pidato utama di ‘Webinar tentang Pengumuman Anggaran 2021-22: Upaya Galvanisasi untuk’ Atmanirbhar Bharat ‘tentang implementasi yang efektif dari ketentuan Anggaran Union di sektor pertahanan di New Delhi. Perdana Menteri berkata, webinar memiliki arti penting karena berfokus pada masalah penting dalam membuat sektor pertahanan negara menjadi mandiri.

Mr Modi mengatakan, sejak 2014, telah menjadi upaya Pemerintah untuk bergerak maju di sektor pertahanan dengan transparansi, prediktabilitas, dan kemudahan berbisnis. Dia mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk melakukan pencabutan izin, pencabutan regulasi, promosi ekspor, liberalisasi investasi asing, dll.

Perdana Menteri Modi mengatakan bahwa pemerintahnya mengandalkan kemampuan para insinyur dan ilmuwan India dalam mengembangkan pesawat tempur Tejas. Hari ini Tejas terbang dengan anggun di langit. Beberapa minggu yang lalu, pesanan senilai 480 ribu  juta rupee diadakan untuk pesawat-pesawat tempur Tejas.

Perdana Menteri menambahkan bahwa India telah membuat daftar 101 barang penting yang berkaitan dengan pertahanan, yang dapat diproduksi di dalam negeri dengan bantuan industri lokal kita. Dia menuturkan, jadwal waktu telah ditetapkan agar industri dalam negeri bisa merencanakan untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan, itu disebut daftar negatif dalam bahasa resmi tetapi itu adalah daftar positif dalam bahasa kemandirian. Ini adalah daftar positif di mana kapasitas manufaktur negara akan meningkat, yang akan membangkitkan lowongan kerja dan akan mengurangi ketergantungan India pada negara asing untuk kebutuhan pertahanan kita.

Raksha Mantri atau Menteri Pertahanan Rajnath Singh memuji Anggaran Perbelanjaan  sebagai perpaduan yang sehat antara janji, potensi, dan kemajuan. Ia menegaskan, agenda APBN ke depan akan memberikan dukungan bagi pertahanan dan keamanan negara.

Rajnath Singh berkata, “Anggaran berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja untuk membalikkan dampak buruk pandemi COVID-19 dengan ‘Atmanirbhar Bharat’ sebagai intinya.”

Raksha Mantri menyatakan bahwa visi Pemerintah India yang mandiri mendefinisikan pendekatan terhadap sektor pertahanan dalam Anggaran tahun ini. Anggaran Pertahanan telah mengalami peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya sebesar 18,75 persen dalam pengeluaran modal selama dan di atas tahun keuangan lalu (TA) dan 30 persen pada tahun sebelumnya, yang merupakan yang tertinggi dalam satu setengah dekade terakhir.

Raksha Mantra Singh menyebut persepsi ancaman, aspirasi, inisiatif pengembangan kapasitas & kapabilitas, dan kemajuan teknologi sebagai faktor utama yang mendorong keputusan pengadaan di bidang pertahanan. Dia menggarisbawahi kerja sama yang erat antara Angkatan Bersenjata

Angkatan dan produsen untuk mengurangi kesenjangan antara aspirasi ABRI dan pengiriman aktual oleh produsen.

Rajnath Singh menyatakan bahwa ‘Make in India, Make for the World’ adalah satu-satunya mantra untuk tetap mengikuti kemajuan teknologi terkini dan tetap hemat pada saat yang sama. Menekankan bahwa industri pertahanan hanya dapat berkembang dengan go global, kata dia, Pemerintah secara aktif mempromosikan tidak hanya manufaktur dalam negeri tetapi juga industri pertahanan yang berorientasi ekspor.

“Faktor terpenting yang akan mendorong industri dalam negeri adalah ‘Atmanirbhar Bharat’,” RakshaMantri menggarisbawahi, dengan mengatakan bahwa Pemerintah bersedia menanggung biaya awal yang lebih tinggi untuk membangun industri pertahanan di masa depan. Ia menambahkan, fokus Pemerintah adalah pada ‘Kemudahan Berbisnis’ untuk mendorong Original Equipment Manufacturers (OEM) asing untuk mendirikan unit manufaktur di India, membangun Perushaan-Perusahaan Patungan dengan sektor pertahanan dalam negeri.

Rajnath Singh mencantumkan sejumlah inisiatif yang diambil oleh Pemerintah untuk mempromosikan manufaktur pertahanan dalam negeri. Dia menjelaskan rencana untuk menghabiskan $ 130 miliar untuk modernisasi militer dalam lima tahun ke depan, menyebutkan tentang pesanan baru-baru ini dari 83 Pesawat Tempur Ringan MK 1A yang dirancang dan dikembangkan di dalam negeri, Tejas, senilai 480 ribu juta rupee , diberikan kepada perusahaan Hindustan Aeronautics Limited (HAL) selama pameran Aero India 2021 yang baru-baru ini diadakan. Dia menambahkan bahwa kontrak untuk Helikopter Tempur Ringan yang dirancang secara lokal kemungkinan akan segera ditandatangani.

Raksha Mantri mengatakan , selama tahun keuangan saat ini, 750 ribu rupee sebagai nilai Acceptance of Necessity (AoN) atau Peneremiaan Kebutuhan telah diberikan, 87 persen di antaranya terkait dengan ‘Make in India’. Dia mengatakan, Kementerian juga sedang berupaya untuk mengurangi keterlambatan jadwal perolehan modal.

Rajnath Singh menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan  telah berencana untuk menyalurkan tentang 10 ribu juta rupee selama 2021-22 untuk pengadaan dari start-up Innovations for untuk Keterbaiakan Pertahanan guna memberikan dorongan besar pada teknologi pertahanan inovatif dan mendukung basis start-up di negara ini.

Raksha Mantri mengatakan, inisiatif yang diambil oleh Pemerintah telah menghasilkan pertumbuhan ekspor pertahanan 700 persen yang mengejutkan dalam enam tahun terakhir. India masuk ke dalam daftar teratas

25 eksportir di dunia, kata dia, mengutip data yang dipublikasikan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pada 2020.

Badan-badan Utama Industri dari SIDM, FICCI, PHDCC sampai  ASSOCHAM mengapresiasi kebijakan Kementerian Pertahanan yang mendorong manufaktur dalam negeri dan memberikan beberapa saran untuk dipertimbangkan.

Dalam sambutan penutupnya, RakshaMantri menanggapi berbagai proposal yang diterima, mengumumkan bahwa daftar item lain yang tidak akan diimpor akan diberitahukan pada Maret 2021. Letter of Intent atau Surat Keinginan  untuk pesawat helikopter ringan Light Utility Helicopters akan diberikan kepada perusahaan HAL sehingga pesawat-pesawat helikopter dapat dimasukkan di Angkatan Bersenjata bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-75 dari Kemerdekaan India. Pengadaan dari sektor swasta tidak akan dibatasi hingga 15 persen tetapi akan lebih dari itu.

Konversi kontrak ‘AON’ akan selesai dalam dua tahun di bawah pengawasan ketat.

Rajnath  Singh berkata, proyek bernilai  5000 juta rupee sampai 20 ribu juta rupee  akan diumumkan secara kompetitif dan akan diselesaikan dalam satu tahun. Sebuah “Dana Dana” senilai 100 ribu juta rupee telah dibuat untuk Start-up dan UMKM. Dukungan penuh akan diberikan kepada sektor Pertahanan dan Dirgantara dalam memanfaatkan dana tersebut. Pada prinsipnya, penerimaan akan diberikan untuk setidaknya lima proyek Make-1 tahun ini.

Sementara itu, dalam dorongan besar untuk keamanan negara, Dewan Pengadaan Pertahanan atau Defense Acquisition Council (DAC), di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Rajnath Singh, mensahkan proposal akuisisi modal dari berbagai senjata, platform ,  peralatan, sistem yang dibutuhkan oleh Angkatan Darat India, Angkatan Laut India dan Angkatan Udara India, Tiga Penerimaan Kebutuhan (AoN) dengan biaya keseluruhan 137 ribu juta rupee telah disahkan . Semua AoN ini berada dalam kategori prioritas tertinggi Akuisisi Pertahanan yaitu ‘Beli Indian-IDDM’ (Dirancang, Dikembangkan, dan Diproduksi Sendiri)].

Semua proposal akuisisi ini akan dirancang, dikembangkan, dan diproduksi secara lokal. Ini akan mencakup platform dan sistem yang dirancang dan dikembangkan oleh Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan (DRDO).

Untuk memenuhi tujuan Atmanirbhar Bharat Pemerintah pada proses pengadaan pertahanan yang terikat waktu dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan untuk secara sistematis bekerja untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk akuisisi modal, Dewan Pengadaan Pertahanan  juga mensahkan bahwa semua kontrak akuisisi modal baik didelegasikan maupun yang tidak didelegasikan lainnya  dari pada kasus D&D harus diselesaikan dalam dua tahun. Kementerian, dalam konsultasi dengan Layanan dan semua pemangku kepentingan, akan menghasilkan rencana tindakan terperinci untuk mencapai tujuan tersebut.  Sekian.